Membaca Ulang Sejarah Perburuhan di Indonesia

Sejarah perburuhan di Indonesia bukan hanya catatan tentang hak-hak buruh dan relasi industrial, tetapi juga cermin dari dinamika politik dan ekonomi bangsa. Di setiap babak sejarah nasional, buruh senantiasa menjadi aktor yang kadang disingkirkan, kadang dimanfaatkan, tetapi tak pernah benar-benar absen dari panggung sejarah. Dari zaman kolonial hingga era Reformasi, buruh Indonesia telah menunjukkan bahwa di balik peluh dan keterbatasan, selalu ada kesadaran kolektif yang melahirkan perlawanan. Lanjutkan membaca Membaca Ulang Sejarah Perburuhan di Indonesia

Hakim “Kolonial” Vonis Syachyunie Bersalah

Ironis, dalam putusan Majelis Hakim, kedudukan masyarakat hukum adat Tempayung tidak diakui sebagaimana mestinya, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini. Eksistensi masyarakat adat dikaburkan oleh hakim yang lebih berforkus pada legal formil, meskipun dalam putusannya mereka mengklaim telah menegakkan keadilan materiil. Lanjutkan membaca Hakim “Kolonial” Vonis Syachyunie Bersalah

Ruang Aman Perempuan di Kampus Belum Optimal

Hari Perempuan Internasional sendiri merupakan momentum global untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta menyoroti ketidakadilan dan kekerasan yang masih mereka alami diranah personal, ruang publik, cyber maupun kekerasan struktural yang dilakukan negara. Di Palangka Raya, peringatan ini menjadi ajang diskusi terbuka, salah satunya dalam lingkungan pendidikan dan dunia kerja. Lanjutkan membaca Ruang Aman Perempuan di Kampus Belum Optimal

Kongres ke-VII BEM UNTAMA Menuai Kritik Peserta

Mawelson menilai, partisipasi maksimal dari mahasiswa itulah yang merupakan esensi dari kongres, karena ini adalah salah satu wadah utama yang sah untuk mengevaluasi, mengkritik kinerja dan kepemimpinan BEM saat ini. Apabila tidak dikritik secara kritis, maka kepemimpinan selanjutnya akan lebih buruk daripada kepemimpinan sekarang. Lanjutkan membaca Kongres ke-VII BEM UNTAMA Menuai Kritik Peserta

Syachyunie, Pemimpin Masyarakat Yang Dikriminalisasi

Jumat, 27 September 2024 Syachyunie (47) Kepala Desa Tempayung baru saja mendarat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, dari Jakarta saat langkah kaki aparat mendekat pada nya. Syachyunie bukanlah pembunuh atau koruptor, namun kepulangannya ke Pangkalan Bun disambut seolah ia buronan kelas kakap. Tuduhan provokasi pemortalan lahan membuatnya harus berhadapan dengan hukum, sebuah ironi bagi seorang pemimpin yang hadir di setiap aksi untuk menjaga perjuangan warganya. Lanjutkan membaca Syachyunie, Pemimpin Masyarakat Yang Dikriminalisasi

Dakwaan Cacat Hukum, Kriminalisasi Harus Dihentikan

Sidang kedua kasus Syachyunie, Kepala Desa Tempayung yang didakwa sebagai dalang pemortalan lahan PT. Sungai Rangit, berlangsung pada Rabu (05/02/2025) di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum Syachyunie memaparkan sejumlah poin yang menyoroti berbagai kecacatan hukum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lanjutkan membaca Dakwaan Cacat Hukum, Kriminalisasi Harus Dihentikan