Hari Perempuan Internasional sendiri merupakan momentum global untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta menyoroti ketidakadilan dan kekerasan yang masih mereka alami diranah personal, ruang publik, cyber maupun kekerasan struktural yang dilakukan negara. Di Palangka Raya, peringatan ini menjadi ajang diskusi terbuka, salah satunya dalam lingkungan pendidikan dan dunia kerja. Lanjutkan membaca Ruang Aman Perempuan di Kampus Belum Optimal
Mawelson menilai, partisipasi maksimal dari mahasiswa itulah yang merupakan esensi dari kongres, karena ini adalah salah satu wadah utama yang sah untuk mengevaluasi, mengkritik kinerja dan kepemimpinan BEM saat ini. Apabila tidak dikritik secara kritis, maka kepemimpinan selanjutnya akan lebih buruk daripada kepemimpinan sekarang. Lanjutkan membaca Kongres ke-VII BEM UNTAMA Menuai Kritik Peserta
Jumat, 27 September 2024 Syachyunie (47) Kepala Desa Tempayung baru saja mendarat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, dari Jakarta saat langkah kaki aparat mendekat pada nya. Syachyunie bukanlah pembunuh atau koruptor, namun kepulangannya ke Pangkalan Bun disambut seolah ia buronan kelas kakap. Tuduhan provokasi pemortalan lahan membuatnya harus berhadapan dengan hukum, sebuah ironi bagi seorang pemimpin yang hadir di setiap aksi untuk menjaga perjuangan warganya. Lanjutkan membaca Syachyunie, Pemimpin Masyarakat Yang Dikriminalisasi
Sabtu (08/02/2025), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang (P) Pangkalan Bun menggelar acara syukuran di Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam rangka memperingati Milad HMI ke 78 tahun. Lanjutkan membaca Milad HMI ke 78, Kader Pangkalan Bun Ikhtiar Jaga Nama Baik Perkaderan
Sidang kedua kasus Syachyunie, Kepala Desa Tempayung yang didakwa sebagai dalang pemortalan lahan PT. Sungai Rangit, berlangsung pada Rabu (05/02/2025) di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum Syachyunie memaparkan sejumlah poin yang menyoroti berbagai kecacatan hukum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lanjutkan membaca Dakwaan Cacat Hukum, Kriminalisasi Harus Dihentikan
Tim Advokasi Keadilan Untuk Tempayung, selaku kuasa hukum terdakwa hari ini membacakan nota keberatan yang berjudul “HENTIKAN BISNIS KRIMINALISASI KADES SYACHYUNIE,” sebagai bentuk bantahan terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam eksepsi ini, terdapat beberapa poin utama yang menjadi dasar keberatan. Lanjutkan membaca Press Release: Dakwaan Cacat Hukum dan Syahyuni Tegas Menolak Restorative Justice
Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kotawaringin Barat bertahun-tahun telah menjadi panggung bagi konflik tenurial yang tak berkesudahan di Kalimantan Tengah. Ratusan aksi digelar, terakhir, panen massal yang dilakukan sebagai bentuk protes justru berakhir dengan penangkapan massal. Lanjutkan membaca Ketika Polisi Kriminalisasi Aksi “Garong Sawit” Demi Kelas Yang Berkuasa
Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Antakusuma (BEM Untama) menggelar acara Penyuluhan Anti Kekerasan Seksual untuk Organisasi Mahasiswa pada Rabu, 18 Desember 2024. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan organisasi mahasiswa mengenai cara merespons laporan kekerasan seksual dengan beretika, empati, dan prinsip non-diskriminasi. Lanjutkan membaca Mengurai Tabu Dalam Diskusi Interaktif Anti Kekerasan Seksual
Dalam forum diskusi Bepander Gagasan, janji-janji kembali dilontarkan. Nurhidayah, calon bupati nomor urut 2, menawarkan solusi melalui CSR perusahaan, sementara Rahmat Hidayat, calon nomor 1, bicara tentang pemerataan yang adil. Namun, di mata Enjelina Puja Kristiana, seorang mahasiswi asal Arut Utara, semua itu hanya terdengar seperti “kata-kata”. Lanjutkan membaca Paslon Bupati Kobar Tebar Janji Pembangunan Arut Utara Saat Bicara Gagasan
Our Mothers’ Land atau Tanah Ibu Kami adalah film dokumenter yang mengangkat perjuangan perempuan adat di Indonesia melawan eksploitasi alam. Film berdurasi 55 menit ini mengeksplorasi berbagai bentuk perlawanan yang dilancarkan oleh para perempuan dari komunitas adat di berbagai wilayah Indonesia, menolak hilangnya hak dan kehancuran alam mereka akibat ulah perusahaan besar. Di tengah ancaman undang-undang yang memudahkan korporasi mengakses sumber daya alam, para perempuan ini tampil sebagai sosok tangguh yang mempertaruhkan segalanya demi tanah leluhur. Lanjutkan membaca Tanah Ibu Kami: Ekofeminisme Sebagai Bentuk Perlawanan Perempuan Adat
Mardaheka Press 